Persiapan !!! Monorel PT INKA Dipajang Di Monas Menyambut HUT Jakarta ke 486

Sopir Bus TJ Dibui 1 Tahun, KY: Ini Kesenjangan Keadilan

oleh Arry Anggadha

Liputan6.com, Jakarta : Waldino, sopir bus Transjakarta (TJ) Koridor VIII Grogol-Harmoni kini harus meringkuk di balik terali besi selama 1 tahun. Mahkamah Agung (MA) menyatakan Waldino terbukti bersalah menabrak pemotor di busway.

Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh menyatakan, putusan kasasi itu harus dihormati. "Yang menyangkut putusan itu sepenuhnya harus kita hormati," kata Imam saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (5/6/2013).

Namun, lanjut Imam, masyarakat tentu memiliki logika sendiri dalam melihat vonis tersebut. Karena bus Tranjakarta itu menabrak pemotor di busway.

"Bukankah kendaraan lain sesungguhnya dilarang masuk jalur busway? Inilah kenyataan senjangnya rasa keadilan negeri ini," ujarnya.

Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia masih permisif. "Sehingga mengakibatkan ketidakjelasan parameter keadilan," imbuhnya.

Dalam putusan kasasi, MA menolak permohonan yang diajukan Waldino. Hakim menilai Waldino harus bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 1 orang tewas.

Putusan ini dibacakan majelis kasasi yang diketuai Zaharuddin Utama, dengan anggotanya Gayus Lumbuun dan Andi Abu Ayyub. Perkara diketok pada 7 Mei 2013.

Kasus ini bermula saat Waldino yang sedang mengendarai bus Transjakarta koridor VIII Grogol-Harmoni bernopol B 7011 IV pada 23 Mei 2011. Sekitar pukul 09.20 WIB, bus yang dikendarai Waldino menabrak motor Honda Supra X bernopol B 5939 BH yang dikendarai Sunjana.

Saat itu Sunjana yang sedang membonceng anaknya, Zeera, sedang melintas dari arah Latumenten menuju Slipi. Saat melintas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, motor masuk ke jalur busway.

Bus yang dikemudikan Waldino yang saat itu juga sedang melintas langsung menghantam sepeda motor itu. Zeera dinyatakan tewas di tempat kejadian karena mengalami luka parah di bagian kepala dan perut.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Waldino dengan hukuman 1,5 tahun. Tak puas atas vonis itu, Waldino mengajukan banding.

Upayanya dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukuman Waldino dikurangi menjadi 1 tahun penjara. Masih tak puas atas vonis itu, Waldino mengajukan kasasi. Namun, upayanya kini gagal. (Ary/Mut)

Mutasi Kepala BLU Transjakarta, Kadishub DKI: Bukan Soal Kinerja

oleh Andi Muttya Keteng

(Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta : Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta, Muhammad Akbar, dimutasi menjadi Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, keputusan itu merupakan usulan dari Dinas Perhubungan sendiri.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono, membantah pergantian terkait kinerja Akbar. Menurut dia, Akbar sudah 3 tahun mengabdi di Transjakarta. Penggantian ini merupakan upaya penyegaran biasa.

"Ini nggak ada kaitannya dengan kinerja Pak Akbar selama di Transjakarta. Kalau di DKI kan pejabatnya setiap 3 tahun dievaluasi. Kasudin Jakpus lama dipindah ke Kabid Daop Dinas," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Akbar digantikan oleh Pargaulan Butar Butar yang dulu menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dishub. Menurut Pristono, pemilihan Pargaulan berdasarkan latar belakang keahlian dan pendidikannya, yaitu ahli penguji kendaraan bermotor.

"Jadi pengalaman lapangan dan manajemen dia ada untuk mengelola Transjakarta," kata dia lagi.

Dia mengatakan, Transjakarta merupakan andalan transportasi warga Jakarta. Sehingga kualitas pelayanannya perlu terus ditingkatkan. Misalnya mengenai headway atau jangka waktu kedatangan bus.

Kemudian juga tentang kualitas sarana dan prasarana halte dan armada bus, terutama masalah kebersihannya. Pristono pun berharap, Kepala BLU Transjakarta yang baru dapat melakukan koordinasi yang baik atas kebersihan dan sterilisasi jalur bus Transjakarta.

Banyaknya armada bus yang mogok juga menjadi salah satu masalah yang akan dihadapi. Jadi, kata dia, harus diawasi betul operator-operator untuk perawatannya.

"Yang soal halte perbaikannya harus terus dilakukaan yang rusak. Mudah-mudahan sekarang dan ke depannya nanti di awal 2014 semua bus datang. Sekarang masih diadakan," tutur Pristono. (Frd/Ism)

Dana Pengadaan Bus Transjakarta Masih Rp 1 Triliun

• Penulis :
• Fabian Januarius Kuwado

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, kesulitan menyerap anggaran merupakan hal yang biasa. Menurutnya, setiap dinas memiliki kendala masing-masing dalam melaksanakan sejumlah program Pemprov DKI.
"Itu hal yang biasa, karena dilihatnya masih di awal-awal. Kami masih punya Rp 1 triliun untuk pengadaan bus," ujar Pristono di Gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2013).
Pristono melanjutkan, pihaknya masih menyelenggarakan proses lelang untuk pengadaan 800 bus transjakarta. Proses lelang tersebut diperkirakan rampung pada Desember 2013.
Jika rencana itu berjalan sesuai rencana, Pristono memperkirakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menyerap anggaran sebesar 81 persen. Mengingat masih ada program lain, Pristono mengaku yakin, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menyerap anggaran sebesar 97 persen, sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
"Kalau terserap itu bukan soal uang yang kembali. Itu beda, kalau memang ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, itu tidak masuk hitungan penyerapan. Kalau kita masuk semua," ujarnya.
APBD DKI Jakarta tahun ini disahkan senilai Rp 49,9 triliun pada hari Senin, 28 Januari 2013. Anggaran ini lebih besar dari APBD DKI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp 41,3 triliun. Namun, hingga Juni ini, penyerapan anggarannya dinilai rendah oleh Joko Widodo. Padahal, masa berlaku anggaran 2013 tinggal enam bulan lagi.
Berikut ini 10 SKPD yang penyerapan anggarannya terendah, terhitung sejak 28 Januari 2013 sampai 17 Juni 2013:
1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (2,18 persen)
2. Dinas Perhubungan DKI Jakarta (4,04 persen)
3. Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta (4,40 persen)
4. Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta (6,11 persen)
5. Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta (8,16 persen)
6. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta (10,50 persen)
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta (10,55 persen)
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta (10,78 persen)
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta (12,23 persen)
10. Dinas Pemuda dan Olaharaga DKI Jakarta (12,83 persen)

Jokowi Mutasi Kepala UP Transjakarta

• Penulis :
• Kurnia Sari Aziza

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono | KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 51 pejabat eselon III Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilantik hari ini, Rabu (19/6/2013). Salah satu pejabat itu adalah Muhammad Akbar. Akbar dilantik menjadi Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat setelah tiga tahun menduduki posisi Kepala Unit Pengelola Transjakarta.
"Mutasi ini adalah hal yang biasa. Pak Akbar juga sudah tiga tahun di Transjakarta. Jadi, biasa supaya ada penyegaran," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono di Balaikota Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Posisi yang ditinggalkan Akbar kini diisi oleh Pargaulan Butar Butar. Pargaulan sebelumnya merupakan Kepala Unit Pengelola Angkutan Sekolah DKI Jakarta. Dengan pergantian Kepala Unit Pengelola Transjakarta, Pristono berharap transjakarta berkembang menjadi moda transportasi andalan warga Jakarta.
"Pak Butar Butar sebelumnya Kasudin Perhubungan Jakarta Utara dan Kepala UPT Bus Sekolah. Beliau itu basic-nya ahli menguji kendaraan bermotor ditambah magister manajemen. Jadi, dia memiliki pengalaman lapangan dan manajemen untuk mengelola transjakarta," katanya.
Berikut ini adalah sejumlah pejabat eselon III yang dimutasi:
1. Joni Tagor dimutasi dari jabatan Kepala Labolatorium BPLHD DKI menjadi Sekretaris BPLHD DKI
2. Diah Ratna Ambarwati dari Kasubbag Program dan Anggaran BPLHD DKI menjadi Kepala Labolatorium BPLHD DKI
3. Sofian Gani dari Kepala UPK BPKD Jakpus menjadi Kepala UPT Penyimpanan Barang Daerah BPKD DKI Jakarta
4. Mera Nuringsih dari Kabid Akutansi dan Pelaporan Keuangan BPKD DKI menjadi Kepala UPK BPKD Jakarta Pusat
5. Erwin Arsyad dari Kepala UPK BPKD Jakarta Selatan menjadi Kabid Akutansi dan Pelaporan Keuangan BPKD DKI Jakarta
6. Riswan Sentosa dari Kabid Pemanfaatan Aset Daerah BPKD DKI menjadi Kepala UPK BPKD Jakarta Selatan
7. Fatimah dari Kasubid Akuntansi I BPKD DKI menjadi Kabid Pemanfaatan Aset Daerah BPKD DKI Jakarta
8. Hadameon Aritonang dari Kasubag Program dan Anggaran Sekretariat DPRD menjadi Kabag Keuangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta

E-Ticketing KA Se-Jabodetabek Berjalan 1 Juli

PT Kereta Api Indonesia (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan E-Ticketing untuk Jabodetabek yang rencananya akan diberlalukan terhitung tanggal 1 Juni mendatang tampaknya belum akan berjalan maksimal. Hal itu disebabkan sistem yang masih baru ini belum siap untuk diterapkan langsung kepada masyarakat.

"Tanggal 1 Juni mendatang (e-ticketing) tetap akan dijalankan. Namun pada tempat yang terbatas," jelas VP Public Relation, Mateta Rijalulhaq, Kamis (30/5).

Menurutnya, kendala e-ticketing yang ditemui, karena masyarakat belum terbiasa menggunakannya. Jadi dari 1 Juni hingga 1 Juli mendatang, PT KAI akan memberlakukan dua sistem, yaitu sistem e-ticketing dan sistem karcis biasa. "Karena ini barang baru, jadi penumpang perlu belajar lagi," katanya.

Ia mengisahkan, kebanyakan penumpang masih belum bisa menggunakan e-ticketing sehingga terjadi antrian panjang di gate. Jadi pemberlakuan e-ticketing hanya pada pukul 09.00 hingga 16.00 WIB.

Sedangkan untuk tarif e-ticketing yang awalnya hanya sebesar Rp 4 ribu, untuk 1 Juni hingga 1 Juli diberlakukan sama dengan harga tiket biasa, yaitu Rp 9 ribu. "Tarif progesif belum dijalankan. Kita masih menjalankan tarif yang masih berlaku saat ini. Hingga 1 Juli mendatang semuanya benar-benar full," katanya. "Satu bulan ini kami akan fokus, semoga 1 Juli nanti kita bisa berlalukan seluruhnya," tambahnya.

Dengan teknologi baru e-ticketing ini, penumpang tidak perlu lagi mengantre ke loket. Mereka yang mempunyai tiket langsung menuju gate. E-ticketing juga tidak dibatasi masa waktu, hanya saldolah yang membatasinya. Saldo tersebut pun bisa diisi ulang lagi.

Reporter : Hannan Putra

Redaktur : Dewi Mardiani

Bank Mandiri Luncurkan Alat Pembayaran Canggih, Gelang e-Money

 

Maikel Jefriando - detikFinance

Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk meluncurkan alat pembayaran dengan nama gelang e-money. Tentunya ini bukan sembarang gelang, karena gelang ini dapat menggantikan fungsi uang kertas sebagai alat pembayaran.

"Ini adalah gelang canggih. Jadi ini kayak uang kertas, seperti uang Rp 50 ribu atau Rp 20 ribu yang bisa langsung menjadi alat pembayaran," kata Direktur Utama Bank Mandiri Budi G. Sadikin saat peluncuran gelang E-money pada Mandiri Karnaval Nusantara di kawasan Senayan City, Jakarta, Minggu (26/5/2013).

Menurutnya, gelang ini lebih praktis dibandingkan dengan harus menggunakan uang kertas. Apalagi untuk pembayaran seperti busway, tol, parkir,

"Nanti bakal langsung ditempelin kalau masuk tol, sodorin saja tangan kanan, ke Indomaret atau beli bensin di SPBU. Bentuknya kayak gini semacam gelang. Nanti bisa dipake terus. Jadi nanti nggak usah dimasukin kantong. Kalau dompet kan ribet, nanti malah dicopet, kalau ini keliatan di tangan," paparnya.

Cara mendapatkannya sangat mudah, karena cukup datang ke kantor Bank Mandiri terdekat atau ke beberapa merchant ritel Mandiri yang tersedia.

"Ini juga berlaku untuk yang bukan nasabah Mandiri. Jadi cara mendapatkan itu nanti di kantor cabang terdekat. Di Indomaret dan lainnya juga bisa begitupun kalau isi ulang. Pembelian pertama Rp 50 ribu. Saldonya isi minimal Rp 50 ribu kalau maksimal isinya Rp 1 juta," ucapnya.

Ia menuturkan produk gelang E-money merupakan perpanjangan dari kartu E-money yang sebelumnya sudah diluncurkan. Hari ini ditargetkan penjualan gelang tersebut sebanyak 5.000 gelang.

"Target kita sementara baru untuk hari ini, karena kita masih melihat animo masyarakat untuk menggunakan ini," ujarnya.

Ia menyatakan, perseroan akan fokus pada perluasan penggunaan mandiri e-money di sektor transportasi dan small retailer serta melakukan inovasi dari aspek kemudahan dan kenyamanan isi ulang mandiri e-money.

“Tahun ini, kami menargetkan jumlah mandiri e-money secara keseluruhan yang beredar dapat mencapai 3,5 juta kartu,” kata Budi.